SIGMA TV UNJ –  Senin, 4 Mei 2026 telah terjadi Aksi unjuk rasa lanjutan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional.  Aksi tersebut dimulai pukul 13.00 WIB dan tersebar di sejumlah titik Kota Jakarta Pusat di antaranya Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) di kawasan Senayan, Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kawasan Gambir, serta depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi tersebut dipadati mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sejak siang hingga malam hari, sebagai kelanjutan demonstrasi pada 2 Mei 2026. 

Sumber: Akun Instagram @bem_si

Aksi ini kembali dilakukan karena massa mahasiswa menilai pemerintah belum memberikan respons terhadap sepuluh tuntutan reformasi pendidikan yang sebelumnya disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).  Dalam aksi tersebut, BEM SI menyampaikan sepuluh tuntutan utama yang meliputi:

1. Reformasi tata kelola anggaran serta penghentian praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai masih terjadi
2. Evaluasi terhadap Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus
3. Penegasan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional
4. Pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
5. Peningkatan kesejahteraan sekaligus kepastian status bagi guru honorer
6. Percepatan rehabilitasi sekolah rusak di berbagai daerah di Indonesia
7. Penyusunan kebijakan pendidikan yang konsisten dan berbasis data serta kajian ilmiah
8. Penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan kearifan lokal
9. Transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan guna mencegah penyalahgunaan serta memastikan efektivitas pemanfaatannya, dan 
10. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, guru, dan akademisi.

Selain BEM SI, Koalisi Nasional Pendidikan Mahasiswa Indonesia (KNPMI) juga menyampaikan lima tuntutan lainnya yaitu:

1. Pembukaan draft RUU Sisdiknas kepada publik dengan akses seluas-luasnya bagi masyarakat, 
2. Pelibatan seluruh elemen masyarakat serta organisasi kemahasiswaan secara penuh dan bermakna dalam proses perumusannya, 
3. Penghentian kenaikan biaya pendidikan tinggi yang dinilai terus terjadi setiap tahun,
4. Pencabutan alokasi anggaran pendidikan dari program MBG, serta 
5. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. 

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. menemui massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kemendiktisaintek.

Sumber: Tiktok akun @suaradotcom

“Kami dari BEM Se-Kerakyatan Indonesia memberikan kartu kuning dan juga ini adalah warning bagi Kemendiktisaintek dan juga Dikdasmen yang memang secara program tidak pernah menyentuh akar masalah daripada pendidikan,” ucap salah satu mahasiswa UI kepada Wamendiktisaintek, Fauzan, di depan gedung Kemdiktisaintek.

Dalam pertemuan itu, Fauzan menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membenahi dunia pendidikan, termasuk memberantas praktik yang melanggar etika dan moral di kampus. Ia juga membuka ruang komunikasi langsung bagi mahasiswa serta menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penutupan program studi, melainkan penataan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Mahasiswa turut menyerahkan pakta integritas berisi tujuh poin tuntutan, yang kemudian ditandatangani Fauzan sebagai bentuk komitmen moral pemerintah. Aliansi mahasiswa memberikan tenggat waktu 2×24 jam untuk realisasi tuntutan tersebut, dan mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika tidak ada langkah konkret dari kementerian. Aksi ini menunjukkan meningkatnya tekanan dari kalangan mahasiswa terhadap pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem pendidikan nasional. SIGMA TV UNJ / Inqy Azzahra Putri