SIGMA TV UNJ – Senin (17/2/2025) Setelah 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, mahasiswa dari berbagai universitas di sejumlah daerah menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap.” Aksi ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah, yang dinilai mengeluarkan kebijakan yang semakin merugikan masyarakat.
Beberapa tuntutan yang digaungkan dalam aksi ini terkait dengan efisiensi Kabinet Merah Putih baik secara struktural maupun teknis, di antaranya:
- Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) no 1 tahun 2025 yang merugikan masyarakat
- Mendesak Prabowo mengeluarkan Perpu Perampasan Aset
- Menolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan
- Evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis
- Mendorong penciptaan pendidikan gratis
- Menolak revisi UU Minerba
- Menghapus dwifungsi militer di sektor sipil
- Melakukan reformasi Polri.
Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Andhika, menyatakan bahwa aksi ini merupakan langkah awal untuk menggedor tuntutan atas kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. “Langkah awal untuk menggedor apa yang kita tuntut. Semoga aksi ini bisa jadi langkah awal perubahan kita. Seperti yang kita tau, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru menyengsarakan dan merugikan rakyat.”
Sementara itu, Rahman hakim, Ketua Green Force UNJ, sekaligus salah satu mahasiswa yang ikut turun ke jalan, turut menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 mengenai pemangkasan anggaran yang dinilai menimbulkan masalah baru. “Saya berharap berbagai tuntutan kita didengar. Salah satunya inpres no 1, tahun 2025 mengenai pemotongan anggaran di berbagai kementerian. Karena dari efisiensi tersebut akan memunculkan masalah baru.”
Berdasarkan informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi nasional yang akan dilakukan oleh mahasiswa direncanakan akan digelar pada 18 atau 19 Februari 2025. “Untuk aksi lanjutan, sementara masih dikonsolidasi dengan BEM SI. Karena kita tidak mungkin menggedor hanya satu hari saja, tentu akan ada aksi lanjutan supaya tekanannya lebih terasa oleh pemerintah.” Ujar Andhika, Ketua BEM UNJ.
Pada dasarnya, aksi ini memiliki tujuan untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Salah satu pemicu utama adalah kebijakan pemerintahan saat ini yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, seperti pemangkasan anggaran yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Melalui aksi ini, mahasiswa dan elemen masyarakat berharap pemerintah segera mendengar dan merespons tuntutan demi kesejahteraan bersama. SIGMATVUNJ/Indah Permatasari