Sumber: dokumentasi pribadi

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kini menampung lebih dari 100 mahasiswa penyandang disabilitas, jumlah yang terus bertambah dari rata-rata 15 hingga 30 mahasiswa disabilitas yang diterima setiap tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Tim Pendidikan Tinggi Inklusif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang juga Dosen UNJ, Asep Supena, dalam acara Ngopi Bareng Kemdiktisaintek di Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Namun, pertambahan jumlah ini memunculkan pertanyaan: apakah fasilitas fisik kampus sudah siap mengimbangi lonjakan populasi mahasiswa disabilitas tersebut? 

Peningkatan angka ini tidak lepas dari skema penerimaan UNJ yang cukup fleksibel, di mana penyandang disabilitas bisa mengikuti jalur umum seperti SNBP, SNBT, dan mandiri, ditambah seleksi khusus jika kuota belum terpenuhi. Skema berlapis ini membuat semakin banyak penyandang disabilitas berkesempatan masuk UNJ dibanding hanya mengandalkan satu jalur pendaftaran. Namun, semakin terbukanya akses masuk ini seharusnya berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur yang mendukung aktivitas belajar mereka sehari-hari di kampus.

Salah satu persoalan mendasar yang masih ditemui di UNJ adalah minimnya akses fisik yang ramah disabilitas pada sejumlah gedung. Salah satunya adalah gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) yang belum dilengkapi lift, sementara akses naik-turun antar lantai hanya mengandalkan tangga tanpa adanya jalur landai atau ramp sebagai alternatif. Kondisi ini tentu menjadi hambatan signifikan, khususnya bagi mahasiswa dengan disabilitas fisik yang kesulitan mengakses ruang kelas atau fasilitas di lantai atas.

Sumber: Majalah Global Review

Persoalan infrastruktur ini turut dikonfirmasi lewat riset yang dilakukan Asep sendiri terhadap 52 mahasiswa tunanetra dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Riset tersebut menunjukkan kendala yang dihadapi mahasiswa disabilitas meliputi aksesibilitas bahan ajar, metode pembelajaran yang terlalu berorientasi visual, keterbatasan teknologi pendukung, interaksi sosial, hingga infrastruktur kampus yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Istilahnya, tantangan yang dialami mahasiswa disabilitas tidak berhenti pada soal diterima atau tidaknya mereka di bangku kuliah, melainkan berlanjut ke pengalaman belajar sehari-hari di lingkungan kampus.

Sebagai respons atas kebutuhan ini, pemerintah melalui Direktorat Belmawa menyediakan bantuan pendanaan bagi perguruan tinggi yang ingin membentuk atau memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD), masing-masing hingga Rp30 juta untuk pembentukan dan Rp40 juta untuk penguatan. Program ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas tridarma perguruan tinggi dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa penyandang disabilitas. Namun, besaran dana tersebut perlu dipertanyakan kecukupannya jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur fisik seperti pemasangan lift atau ramp di berbagai gedung kampus yang biayanya jauh lebih besar.

Pertumbuhan jumlah mahasiswa disabilitas di UNJ dari puluhan menjadi ratusan sejatinya adalah kabar baik bagi wajah pendidikan inklusif di Indonesia. Akan tetapi, tanpa pembenahan infrastruktur, capaian kuantitatif ini berisiko tidak dibarengi kualitas pengalaman belajar yang setara bagi mahasiswa disabilitas. Alangkah baiknya, sinergi antara penambahan kuota penerimaan dan percepatan pembenahan fasilitas fisik menjadi kunci agar UNJ benar-benar menjadi kampus yang inklusif secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi angka penerimaan mahasiswa. Mayyaza Nafilata/SIGMA TV UNJ.